Mendapatkan gelar sarjana ternyata tidak berkorelasi langsung dengan mudahnya mendapat pekerjaan. Banyaknya gelar sarjana di Indonesia, malah membuat para sarjana semakin tak berharga, dan anak muda yang hanya lulusan sekolah harus rela berebut lapak pekerjaan dengan mereka yang telah lama lulus dari bangku kuliah. Tak jarang, banyak para sarjana mengeluh dan merasa sulit mendapatkan pekerjaan daripada mereka yang tidak bergelar sarjana.
Jakarta adalah kota impian dari sebagian besar anak muda di Indonesia untuk berkarir. Mereka berusaha mendapatkan kerja, rela berdesakan, menikmati kemacetan, pindah dari satu kantor ke kantor lainnya untuk menjajakan diri.
Mahalnya biaya kosan diakali dengan berbagi kasur bersama teman, tidak hanya satu teman, kadang hingga dua hingga tiga orang dalam satu kamar sempit di sudut-sudut ibu kota.
Menurut berbagai laporan dan kajian tenagakerjaan, tiap tahun ratusan ribu anak muda bergelar sarjana semakin banyak yang menganggur. Dan tiap tahun juga, kampus-kampus di Indonesia yang bermutu maupun yang tidak berkualitas mencetak lebih banyak sarjana demi mengejar profit.
Maka bukan sesuatu yang ajaib, jika Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pengembangan (OECD) menyatakan Indonesia akan menjadi negara dengan jumlah sarjana muda terbanyak pada tahun 2020.
Prediksi soal jumlah sarjana mereka tepat, namun untuk kesimpulan bahwa para sarjana ini akan berpotensi membuka lapangan pekerjaan baru bisa dibilang salah. Karena pada kenyataannya, sarjana muda kita, lebih senang mencari kerja daripada membuka lapangan pekerjaan.
Tidak mengherankan, situs pencarian kerja dan pendaftaran ASN masih menjadi favorit dikalangan generasi milenial yang katanya generasi yang suka kerja dengan waktu yang fleksibel. Permasalahan lain yang menyertai adalah buruknya kualitas para sarjana yang bahkan tidak memenuhi persyaratan minimum perusahaan yang ingin memperkerjakan generasi muda.
Generasi Prekariat
Sarjana muda yang menganggur, lambat laun akan menjadi rintangan bagi perekonomian Indonesia. Tidak hanya perekonomian, persoalan sosial-politik tentunya juga menjadi resiko yang perlu diperhitungkan bersama.
Dapat dilihat, generasi muda yang menganggur semakin lama semakin pesimis menjalani hidup mereka, jika dahulu setiap sarjana berharap besar mendapatkan pekerjaan impian mereka, hari ini mereka “dipaksa” bersedia menerima kerjaan apapun yang ditawarkan, walaupun dengan upah dan kontrak kerja yang tidak jelas.
Dapat dikatakan, dalam situasi tersebut, membuat sarjana muda kita bekerja tanpa hak pekerja. Karena tidak memiliki pilihan lain, anak-anak muda tersebut menerima kenyataan dan membuat mereka takut untuk bermimpi muluk-muluk.
Sarjana muda di Indonesia penuh dilema, untuk bertahan hidup dan mendapatkan status sosial, mereka akhirnya rela bekerja disektor informal yang rentan tanpa jaminan masa depan.
Dalam situasi tersebut, alih-alih menjadi proletar, generasi atau sarjana muda kita menjelma menjadi prekariat. Prekariat merupakan istilah yang dipopulerkan oleh Guy Standing dalam bukunya The Precariat: the New Dangerous Class (2014) yang mulai mendapatkan relevansinya di situasi Indonesia sekarang.
Prekariat dalam pemikiran Standing, adalah seseorang yang menjadi “pekerja rentan” dengan jam kerja, jaminan kerja, kontrak kerja, lingkungan kerja, upah kerja, mekanisme kerja, atau sistem kerja yang tidak jelas sekaligus tak menentu.
Sedangkan, disisi sebaliknya, kaum proletar atau kelas pekerja lebih memiliki “kejelasan kerja, hak pekerja bahkan jaminan masa depan”. Tetapi yang pelu dicatat, posisinya keduanya, proletar dan prekariat sama-sama butuh peningkatan kualitas hidup.
Fenomena prekariatisasi sangat melekat pada generasi muda, yang diantaranya tercermin dari nasib para pekerja kontrak (outsourcing), pekerja magang (intership), perja lepas (freelance), perja paruh waktu (part time) atau menjadi mitra kerja dari perusahaan, lembaga masyarakat maupun pemerintah.
Dapat dikatakan sarjana muda hari ini adalah generasi prekariat. Sebuah generasi yang kapanpun dapat disingkirkan dengan mudah atas nama kepentingan dan keuntungan yang topang oleh sistem Labour Market Flexibility (LMF) atau pasar tenaga kerja fleksibel yang bertujuan mengalihkan resiko dan meminimalisir kerugian pemberi kerja dengan menjaminkannya kepada tenaga kerja, dalam konteks ini secara umum korbannya adalah generasi muda, yang turut menjadi perhatian utama Guy Standing.
Menyimpan Resiko
Bonus demografi membuat generasi muda menjadi warga negara mayoritas di Indonesia. Sayangnya, anak muda menjadi semakin frustasi di tengah lapangan kerja yang semakin sempit, karena diburu oleh kerumunan mereka sendiri dan tuntutan orang tua masing-masing yang ingin anaknya kerja kantoran dari pada kerja “serabutan”.
Disisi lain, jumlah para pencari kerja yang melimpah dari generasi muda, membuka peluang bagi perusahaan, menggunakan dalih kompetensi pada para pencari kerja, untuk menerapan sistem kontrak dan politik upah murah.
Merupakan gejala umum, jika, ini menjadi promblematikan bagi masa transisi pemuda saat memasuki dunia kerja. Karena menurut Wyn & White dalam buku Rethinking Youth (1997), keberhasilan pemuda melewati masa transisi, diukur dari keberhasilan mereka untuk menyelesaikan pendidikan, mendapatkan pekerjaan layak, hingga membangun keluarga.
Sayangnya, dalam prosesnya transisi tidak semudah dan semulus yang kita bayangkan. Karena proses transisi anak muda selalu akan terkait dengan konteks perubahan sosial dan kelas sosial dimana mereka tumbuh dan berinteraksi. Merujuk pada buku Risk Society (1992) karya Ulrich Beck, individu sedang menghadapi moderitas tingkat lanjut, moderitas yang berbeda dengan yang sebelumnya, menuju sebuah masyarakat risiko.
Pada moderitas awal individu relatif lebih mudah mendapatkan kepastian hidup, dalam moderitas lanjut, individu justru hidup dengan resiko ketidakpastian. Disisi bersamaan, Beck menjelaskan saat ini kehidupan sosial semakin terindividualisasi, dimana seluruh risiko struktural: risiko mental, risiko sosial dan risiko ekologis kini ditanggung oleh individu.
Anak muda prekariat dalam masyarakat risiko dituntut untuk berjuang lebih keras, tegar ditempa oleh risiko yang semakin berlapis dan merencanakan masa depannya sendiri yang semakin tidak pasti. Namun pertanyaan selajutnya adalah apakah rasional masalah sebesar ini hanya ditanggung pemegang gelar sarjana, bukan menjadi tanggungjawab pemegang kekuasaan negara?
*Tulisan ini telah dipublikasikan Asumsi.co.