Dalam kurun tiga tahun terakhir antusiasme anak muda Indonesia ternyata masih sangat tinggi merespon pembukaan tes CPNS. Semakin tahun, semakin kompetitif. Tahun 2019 jumlah pelamar sampai lebih dari lima juta orang.
Di tengah gandrung istilah milenial yang dilekatkan kepada anak-anak muda sekarang, yang selalu dielu-elukan sebagai si independen, ternyata masih banyak yang mencari ruang pengabdian dan (tentunya) penghidupan yang relatif aman.
Kelak akan ada ratusan ribu anak muda yang tersebar di pelbagai organisasi pemerintahan dan pelbagai daerah di Indonesia. Anak-anak muda yang memiliki gairah dan energi besar ini akan diuji masuk dalam sebuah sistem besar bernama birokrasi yang begitu teratur dan tertata sedemikian rupa, which is, alasan yang cukup tidak disukai anak muda: diatur-atur.
Kumpulan anak muda di tengah birokrasi adalah sebuah tantangan. Apakah mereka bisa menjadi pembeda ketika berada di lingkungan birokrasi, atau justru malah merepetisi kesalahan-kesalahan para terdahulu.
Catatan kinerja birokrasi Indonesia belum baik-baik amat. Masih banyak pekerjaan rumah yang belum diselesaikan dalam agenda reformasi birokrasi. Penyakit laten korupsi saja masih gagah menghinggap dalam tubuh birokrasi. Ada ribuan, ya sekali lagi, ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang positif terkena virus korupsi yang merugikan negara.
Sialnya, masih banyak ASN yang korupsi belum diberhentikan. Jadi mereka masih rutin menerima gaji dari uang rakyat.
Anak muda dalam birokrasi adalah soal masa depan. Berdasarkan data Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) dari 4,28 Juta ASN yang dimiliki Indonesia, hampir 40% merupakan tenaga administratif. Masalah menjadi lebih kompleks, seperlima ASN Indonesia berusia di atas 51 tahun: usia yang sulit untuk mengikuti gerak zaman (Nugroho: 2020).
Oleh karenanya, penyegaran birokrasi adalah langkah wajib. Anak-anak muda yang telah resmi menjadi abdi negara, baik yang sudah punya SK 100% ataupun belum, perlu didorong lebih jauh dan dipersiapkan untuk menjadi agensi dalam transformasi birokrasi Indonesia. Karena zaman telah banyak berubah, tapi sayangnya birokrasi kerap masih gagap gempita dalam merespon perubahan yang terjadi.
Kekosongan ini perlu diisi oleh anak-anak muda kreatif yang terjun menjadi seorang pelayan publik sehingga istilah birokrasi 4.0 dan istilah canggih lainnya yang melekat dalam birokrasi menjadi relevan, bukan hanya label belaka agar sok-sokan relate dengan zaman.
Menciptakan kesempatan
Anak muda yang memiliki karakter anti kemapanan, memiliki idealisme besar, kreatif dan berani selaiknya bisa menjadi antitesis dari birokrat yang bermental feodal ngehe dan paternalistik, anti-perubahan, dan birokratis. Namun sayangnya, masih ada keraguan terhadap kapasitas birokrat muda oleh pemerintah sendiri.
Anak muda selalu dinilai sebagai sosok yang belum matang sehingga belum cukup untuk mengemban tugas sebagai pembaharu birokrasi. Padahal di era digital saat ini, momentum presentasi anak muda dalam birokrasi menjadi lebih kontekstual dibanding sebelum-sebelumnya.
Jadi begini. Menjadi seorang aparatur negara itu harus jujur. Termasuk jujur pada sejarah. Jangan denial! Birokrasi Indonesia terkena streotip negatif adalah dampak dari akumulasi pengalaman masyarakat ketika berinteraksi dengan birokrasi.
Hal ini merupakan fakta yang tidak bisa dibantah. Padahal birokrasi bisa berperan menjadi tulang punggung keberhasilan suatu negara, bahkan menjadi kunci kesuksesan negara seperti yang terjadi di negara-negara Skandinavia.
Masyarakat ikhlas dan ridho dikenakan pajak yang cukup tinggi ketika uang yang diberikan kepada negara berdampak konkrit kepada publik. Alhasil, pertanyaan Pidi Baiq, apa yang telah negara ambil dari kita, tidak lagi relevan.
Setiap generasi perlu bernegosiasi dengan perubahan sosial yang mana nilai-nilai lama seringkali menjadi kurang relevan dalam konteks kontemporer (Perdana, 2019). Seperti wejangan Mbah Marx, bahwa laju sejarah pada dasarnya bisa diubah, tetapi tidak bisa sekehendak hati, ada kondisi objektif tertentu yang akan menjadi batas.
Dalam hal ini, idealisme anak muda yang terjun dalam birokrasi kemungkinan besar akan terbentur. Namun di sanalah tantangan besarnya. Saya pernah bertanya dengan beberapa anak muda yang bekerja di lingkungan birokrasi.
Ada pesan optimise dari mereka yang tersirat dari niatan awal menjadi seorang ASN: yaitu ingin turut melakukan perubahan dalam birokrasi. Tentunya, optimisme ini tidak bisa digeneralisir. Belum diriset lebih dalam.
Tapi setidaknya, apakah kita yang muda tidak jengah dengan penampilan birokrasi yang masih ribet? Pertanyaan ini layak menjadi pijakan bagi generasi baru ASN Indonesia. Saya yakin, dari ratusan ribu para birokrat muda adalah bagian dari warga negara yang pernah mendapatkan pengalaman menyebalkan dengan birokrasi. Bila demikian, tentunya pengalaman tersebut jangan sampai terwariskan gara-gara kinerja anak muda di birokrasi ternyata sama saja.
Sebagai generasi yang tumbuh besar dengan keleluasaan informasi, anak-anak muda milenial berkarakter open minded (Perdana, 2019). Mereka menyukai relasi kerja yang humanis. Dalam konteks ini, akan keren bila birokasi ke depan bisa bekerja secara humanis ke dalam, humanis juga ke masyarakat. Oleh karena itu, para birokrat muda harus berani tampil menjadi role model dalam menciptakan perubahan.
Bersatu untuk perubahan
Kesempatan tersebut mau tidak mau harus diciptakan. Mumpung ada momentum fase disrupsi yang dihadapi birokrasi, para anak muda bisa mengambil bagian dari gap pengetahuan yang relatif banyak terjadi di pemerintahan dengan menjadi subjek reformasi.
Anak muda di lingkungan birokrasi harus memiliki daya tahan yang kuat. Dibanding dengan anak-anak muda yang terjun di organisasi privat, ide-ide segar yang berasal dari birokrat muda akan cenderung mengalami respon penolakan yang besar dari para penghuni zona nyaman. Oleh karena itu, pengorbanan bisa berlipat ganda. Makanya untuk ijtihad ini tidak bisa dikerjakan sendirian.
Wajib kolektif dan kolaborasi. Anak-anak muda di lingkungan birokrasi cobalah menggorganisir diri untuk membangun semacam lingkar intelektual (bisa internal instansi ataupun bila memungkinkan lintas instansi) yang fokus berpikir dalam menciptakan inovasi-inovasi di lingkungan birokrasi. Lingkar intelektual birokrat muda ini menjadi ruang bagi produksi gagasan dan menciptakan karya bisa aplikatif. Gagasan merupakan elemen penting bagi birokrat muda. Agar organisasi birokrasi tidak menjadi ruang rutinitas yang jemu, sekadar menggugurkan kewajiban, apalagi sampai birokrat muda terpeleset secara dini ke jurang politik kantor yang sering kurang bermanfaat bagi diri dan publik itu.
Bagaimanapun sebagian uang yang masuk ke rekening para birokrat adalah kristalisasi dari uang rakyat. ASN bekerja mengabdi untuk menjadi pelayan publik. Oleh karena itu, jangan sampai membuat sakit hati mereka dengan laku buruk dari para birokrat muda.
Sepuluh-duapuluh tahun ke depan, jabatan-jabatan struktural di organisasi public akan dipegang oleh para birokrat muda saat ini. Bila ikhtiar ini tidak diupayakan dengan mulai membangun kultur perubahan, maka jangan harap Indonesia ke depan akan menjadi lebih baik.
Asli, kerja untuk perubahan ini tidak bakal mudah. Namun wajib dicoba bagi para birokrat muda (atau yang masih merasa muda). Ingat, tidak ada yang abadi di dunia ini selain perubahan. Maka, jadilah bagian dari perubahan tersebut.
Anak muda jangan sampai jadi bagian dari pihak yang dipikirkan, tapi harus jadi pihak yang bisa diajak untuk berpikir. Berpikir untuk kebaikan dan kemanfaatan khalayak publik banyak. Akhir kata, tampaknya perlu ada seruan sebagai penggugah: birokrat muda seluruh Indonesia, bersatulah!
Dodi Faedlulloh adalah dosen muda di Jurusan Administrasi Negara, Universitas Lampung. Banyak melakukan riset tentang kebijakan publik dan birokrasi. Berhimpun aktif di Indonesian Consortium for Cooperative Innovation (ICCI) dan menjadi mentor di lembaga inkubator startup Siger Hub.