Generasi Z atau biasa disebut Gen Z merupakan populasi penduduk yang lahir dalam rentang tahun pasca-1996. Generasi ini kerap dibingkai dengan proyeksi yang begitu optimistik, bahkan pada 2018 lalu, Time menurunkan satu artikel dengan judul How Generation Z Will Change The World untuk menggambarkan betapa perubahan besar dunia akan terjadi di tangan para generasi ini. Di Indonesia sendiri dikutip dari Hasil Sensus Penduduk 2020, jumlah generasi Z mencapai 75,49 juta jiwa atau setara dengan 27,94 persen dari total seluruh populasi penduduk di Indonesia. Hal ini menjadikan Gen Z menjadi salah satu populasi penduduk dominan yang ada di Indonesia.
Pada pemilu 2024 Gen Z bisa menjadi salah satu sasaran para politisi untuk meraup suara dari mereka. Posisi Gen Z sebagai pemilih pemula bisa menjadi pisau bermata dua bagi Pemilu tahun 2024. Jika Gen Z memilih menggunakan hak politiknya di tahun 2024, maka akan mampu meningkatkan partisipasi pemilih yang ada di Indonesia. Namun jika sebaliknya yang terjadi justru akan meningkatkan angka Golput yang anda di Indonesia. Lantas bagaimana sejauh ini prespektif Gen Z dalam menyikapi politik di Indonesia?
Penyikapan Generasi Z dalam berbagai peristiwa politik yang terjadi memang sangat dinamis. Jika pada beberapa tahun yang lalu kegiatan demonstrasi selalu identitik dengan aksi turun ke jalan, maka saat ini banyak hal lain yang berusaha dilakukan Gen Z untuk menyikapi permasalahan yang ada. Pemanfaatan sosial media menjadi salah satu ciri khas Gen Z dalam menyikapi berbagai peristiwa yang terjadi.
Kita tentu mengenal aksi yang dilakukan oleh “Bima” yang merupakan seorang “Tiktoker” asal Lampung yang secara berani menyuarakan pendapatnya tentang pembangunan di Lampung melalui akun Tiktoknya. Aksi yang dilakukannya menjadi viral dan bahkan langsung menyita perhatian berbagai politisi dan tokoh tanah air. Melalui aksi tersebut pula muncul berbagai unggahan yang diunggah oleh para pengguna sosial media lainnya mengenai kondisi jalan rusak yang ada di lampung dan semakin memperkuat kritikan “Bima” terhadap Pemerintah Lampung. Bahkan beberapa bulan setelah itu Presiden Jokowi Bersama jajaran Menteri langsung mendatangi Lampung untuk melakukan pengecekan kondisi pembangunan yang ada disana.
Selain itu kita mungkin juga mengenal sosok “Rian Fahardi” seorang mahasiswa lulusan UIN Jakarta yang lebih dikenal sebagai konten kreator Tiktok dengan nama “Presiden Gen-z”. Berbagai konten yang dibuat biasanya membahas tanggapan dia terhadap berbagai peristiwa yang ada. Konten yang dikemas dengan santai namun tetap mengandung kritikan maupun pembahasan singkat mengenai permasalahan yang dibahas.
Dua hal tersebut merupakan salah satu contoh kecil prespektif Gen Z dalam dunia politik. Pada dasarnya Gen Z memiliki kepedulian terhadap berbagai permasalahan yang ada. Namun cara mereka menanggapi permasalah tersebut cenderung kreatif dan santai. Gen Z juga cenderung menghindari perdebatan yang mengarah kepada politik identitas maupun politik Sara atau Politik “Cebong Kampret”. Gen Z cenderung menyukai konten yang santai maupun “Meme” satire yang mereka buat untuk menanggapi berbagai peristiwa yang ada.
Hal ini juga membuktikan bahwa satu hal yang menjadi ciri khas kuat dari generasi ini adalah karakternya yang digital native. Fase pertumbuhan yang berjalan beriringan dengan mapannya infrastruktur teknologi informasi global membuat mereka terpisah dengan memori dunia lama dan melihat dunia dengan cara yang baru melalui teknologi. Namun aktivisme politik yang riuh dalam ruang digital pada akhirnya menjumpai tantangan mengenai dampak berkelanjutan yang bisa diberikan melalui kegiatan tersebut.
Berdasarkan survey yang dilakukan oleh Litbang Kompas didapatkan data bahwa minat mereka cukup besar untuk menggunakan hak pilih pada pemilu nanti secara sekaligus, yakni memilih pasangan calon presiden-wakil presiden (capres-cawapres), partai politik, dan calon anggota legislatif (caleg) yakni sebesar 67,8%. Selain itu keinginan dari kelompok responden gen Z untuk menjadi bagian dari mereka yang secara sengaja dan sadar menjadi golput atau tidak akan menggunakan hak pilih pada pemilu relatif rendah. Tercatat hanya 0,6 persen dari kelompok responden gen Z yang berniat golput.
Jika dihubungkan ketiga temuan di atas, tampak ada gejala antusiasme yang relatif terjaga dari gen Z ini. Tentu minat gen Z menggunakan hak suara yang terpotret dari hasil survei ini patut dijadikan rujukan guna meningkatkan partisipasi pemilih. Setidaknya ini menjadi momentum untuk meningkatkan kembali angka partisipasi pemilu di Indonesia.
Hal ini tentunya harus bisa dimanfaatkan untuk melalukan pendekatan secara maksimal kepada Generasi Z terkait edukasi politik. Dalam konteks ini,maka penguatan pendidikan politik dan pendekatan yang inklusif menjadi sesuatu yang penting untuk dilakukan. Tantangan terbesar yang dihadapi adalah mengemas pendidikan politik yang tepat bagi generasi ini. Jangan sampai Pendidikan politik yang konvensional atau perdebatan politik yang hanya berkutat pada poilik identitas serta saling hujat membuat minat serta prespektif Gen Z dalam politik menjadi berkurang dan menuju kepada apatisme politik.
