Jadi ceritanya, Menteri Kebudayaan Fadli Zon tiba-tiba announce proyek penulisan ulang sejarah Indonesia dengan budget Rp 9 miliar. Sounds legit, right? Tapi kalau dicermati, ini pattern yang udah sering banget dipake sama pemerintah authoritarian di berbagai negara untuk ngontrol cerita sejarah.
Fadli Zon bilang Indonesia udah “kosong” 26 tahun tanpa penulisan sejarah nasional. Classic move ini – bikin masalah yang seolah-olah urgent banget, terus pemerintah jadi hero yang datang dengan solusi. Padahal, sejarah Indonesia nggak berhenti ditulis sama sekali. Banyak banget historian independen, akademisi, dan peneliti yang terus produktif. Jadi “kekosongan” ini lebih kayak manufactured crisis buat justify government intervention.
Yang lebih red flag lagi, mereka pakai istilah “sejarah resmi dengan orientasi dan kepentingan nasional.” Tunggu dulu, sejarah resmi? That’s a dangerous concept right there. Dalam dunia akademik yang sehat, nggak ada yang namanya “sejarah resmi.” Yang ada adalah berbagai perspektif sejarah yang diperdebatkan secara terbuka oleh para ahli.
Begitu ada pihak yang ngaku bisa bikin “sejarah resmi,” berarti mereka lagi claim otoritas untuk menentukan mana versi sejarah yang “benar” dan mana yang “salah.” Ini bukan scholarly work lagi, tapi political project yang dibungkus jargon akademis.
The whole thing screams state-controlled narrative – pemerintah mau jadi single source of truth untuk cerita bangsa. Dan historically speaking, itu selalu berakhir dengan sensor, revisionism, dan pembungkaman suara-suara yang nggak sejalan dengan agenda politik penguasa.
One Piece dan Abad Kekosongan
Bayangkan ada 100 tahun sejarah yang hilang begitu saja, dihapus total dari semua catatan. Itulah misteri “Abad Kekosongan” di manga One Piece. Pemerintah Dunia mati-matian menutupi apa pun yang terjadi di masa itu. Kenapa? Karena kalau sampai kebenaran itu terungkap, bisa-bisa kekuasaan yang sudah mereka pegang selama 800 tahun goyah. Mereka sampai segitunya memanipulasi sejarah dan membungkam siapa saja yang coba-coba mencari tahu. Ini nunjukin banget kalau mengendalikan cerita sejarah itu penting buat mereka untuk tetap berkuasa.
Nah, sekarang coba kita bayangkan begini: gimana kalau Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendikbud) kita, yang tugasnya ngurusin soal budaya dan sejarah, tiba-tiba dituduh atau dicurigai mau “ngutak-atik” cerita sejarah nasional kita? Mirip-mirip kelakuan Pemerintah Dunia di One Piece gitu.
Wacana soal “penulisan ulang sejarah Indonesia” yang pernah digagas pemerintah juga banyak pro-kontranya, dan dikritik macam-macam kalangan, termasuk sejarawan dan aktivis. Khawatirnya apa? Takutnya nanti malah muncul satu “tafsir tunggal” atau “sejarah resmi” yang nggak peduli sama sudut pandang lain, nggak nganggap peran kelompok tertentu, atau malah jadi alat buat penguasa biar kelihatan benar terus. Kalau prosesnya nggak transparan dan kelihatan buru-buru, ya makin curiga lah orang-orang.
Kita Harus Ngapain Cok?
Tugas resmi kementerian buat melestarikan dan mendidik bisa jadi masalah kalau dalam praktiknya malah kayak lebih mentingin cerita yang dipilih-pilih atau berat sebelah, bukannya ngajak kita buat mikir kritis soal masa lalu kita yang sebenarnya punya banyak sisi. Contohnya, ada kritik soal porsi sejarah Papua di kurikulum kita yang katanya minim banget, cuma fokus ke zaman Trikora dan Pepera. Ini nunjukkin gimana cerita yang dominan bisa ngabaikan pengalaman dan suara komunitas tertentu.
Makanya, setiap usaha yang ada hubungannya sama cerita sejarah bangsa kita, entah itu bikin kurikulum, nerbitin buku panduan, atau proyek nulis sejarah gede-gedean, harus banget dijalankan dengan transparan sejadi-jadinya. Prosesnya harus ngelibatin para ahli dari berbagai bidang dan pandangan, dan yang paling penting, mau dengerin suara masyarakat. Seperti kata banyak orang, sejarah itu bukan punya pemerintah doang, tapi warisan kita semua sebagai bangsa. Keterlibatan masyarakat dan pengawasan yang ketat, termasuk dari DPR, itu penting banget buat mastiin setiap kebijakan soal sejarah tujuannya beneran buat pencerahan dan pemahaman yang lebih dalam, bukan buat kepentingan sempit sesaat.
Tahu sejarah secara utuh, termasuk sisi-sisi gelap atau yang bikin nggak nyaman, itu bukan buat bikin kita dendam atau jadi pecah belah. Justru sebaliknya, itu buat pelajaran dan biar kita sebagai bangsa jadi lebih dewasa. Kalau kita coba “ngilangin luka” dengan cara “nutupin borok” sejarah, malah proses buat saling memaafkan dan paham satu sama lain jadi terhambat.
Sebaliknya, kalau kita berani ngadepin masa lalu dengan jujur dan terbuka, bangsa kita bakal jadi lebih kuat, lebih bijak, dan lebih mampu ngebangun masa depan yang bisa merangkul semua orang.


