Penulis: I Putu Arya Aditia Utama, Direktur Eksekutif Warga Muda
Pernah nggak, kita kesal karena antre bensin tiba-tiba ada yang nyelak karena kenal pegawainya? Atau lihat orang dapat kursi di konser gara-gara orang dalam? Atau sesederhana ketika ngurus administrasi kuliah, mendadak ada opsi bisa lebih cepat, asal ada uang rokok?
Hal-hal kecil seperti ini seolah remeh, tetapi membuat kita sadar bahwa di sekitar kita, ada aturan tak tertulis. Siapa yang punya akses dan kuasa, dialah yang menang. Di banyak titik, kita dipaksa memahami bahwa dalam hidup nyata, tidak ada fair play yang ada hanya siapa yang punya cheat code.
Kita sering membayangkan korupsi itu kejadian besar, suap bernilai miliaran, kasus pejabat publik, dan headline yang muncul tiap malam di televisi. Padahal perilaku kecil seperti maklum pada pungli, dimaklumi karena titipan jabatan, dan budaya asal ada kenalannya adalah akar yang menumbuhkan pohon besar bernama korupsi. Korupsi tidak lahir tiba-tiba. Ia dirawat oleh toleransi sosial yang tumbuh pelan-pelan.
Korupsi: Bukan Lagi Soal Moral, Tapi Soal Sistem
Selama ini, kita disuguhi narasi bahwa korupsi adalah masalah moral, soal individu yang khilaf, soal karakter manusia serakah. Akan tetapi, apakah benar sesederhana itu? Filippo Sabetti (1984) dalam Political Authority: Reflective Essays on a Big Question menjelaskan bahwa korupsi bukan hanya kejahatan moral, melainkan penyakit institusional bahwa struktur kekuasaan yang buruk melahirkan perilaku buruk. Karenanya, ketika sistem memberikan ruang untuk memainkan shortcuts, sangat mungkin manusia memilih jalan pintas itu.
Dalam perspektif HAM, korupsi juga bukan isu etik belaka, tapi kejahatan yang merampas hak asasi secara sistematis. Menurut buku Corruption and Human Rights (Rose-Ackerman & Palifka, 2016), korupsi menghalangi hak-hak dasar warga negara, yaitu hak atas pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, hingga keadilan hukum. Ketika uang publik bocor, maka layanan publik ikut bocor. Korupsi membunuh, hanya saja ia membunuh secara perlahan melalui kualitas hidup yang menurun tanpa kita sadari.
Bayangkan saja setiap rupiah yang disunat dari anggaran kesehatan bisa berarti obat yang hilang, perawatan yang tertunda, atau nyawa yang tidak tertolong. Ini bukan soal moral pribadi, tapi soal kehidupan manusia.
Budaya Normalisasi di Sekitar Kita
Masalahnya, sebelum korupsi menjadi grand corruption di ruang kekuasaan, ia sudah dibenarkan dalam percakapan sehari-hari.
Normalisasi inilah yang disoroti oleh Daniel S. Lev (2011) dalam Legal Evolution and Political Authority in Indonesia bahwa masyarakat yang terbiasa berkompromi pada hukum akan meluruhkan legitimasi negara itu sendiri. Semakin sering kita membiarkan pelanggaran kecil, semakin besar pula peluang korupsi besar.
Kita hidup dalam realitas yang dikritik Paulo Freire dalam Pedagogy of the Oppressed (1970), struktur yang menindas seringkali justru direproduksi oleh yang tertindas. Kita tahu praktik uang pelicin itu salah, tetapi kita tetap bayar karena takut urusan lambat. Kita tahu orang dalam merusak sistem merit, tapi kita tetap cari jalur itu karena semua orang melakukannya. Lalu perlahan, korupsi menjadi default setting sosial, siapa yang menolak dianggap bodoh, naif, atau tidak tahu cara bertahan hidup.
Ketidakadilan yang Tak Kasat Mata
Korupsi membuat kompetisi tidak adil. Mereka yang bekerja keras kalah oleh mereka yang punya koneksi. Ini adalah bentuk ketidakadilan struktural yang dibahas John Rawls (2001) dalam Justice as Fairness bahwa masyarakat yang adil harus memastikan kesempatan terbuka secara setara, bukan hanya untuk yang punya privilege. Tetapi, bagaimana mungkin ada keadilan bila pintu kesempatan dijaga oleh transaksi gelap?
Korupsi juga menimbulkan ketimpangan kuasa yang ekstrem. Seperti yang dijelaskan Amartya Sen dalam Development as Freedom (1999), pembangunan bukan hanya soal ekonomi, tapi pembebasan manusia dari belenggu. Korupsi justru memperkuat belenggu itu bahwa hak yang seharusnya universal menjadi produk eksklusif bagi yang mampu membeli.
Kita Diminta Jujur dalam Dunia yang Merayakan Kecurangan
Sebagai orang muda, kita sering diberi beban slogan generasi antikorupsi, agen perubahan, harapan bangsa. Tapi bagaimana mungkin kita menjadi antikorupsi, sementara kita tumbuh di tengah realitas di mana kita melihat guru bisa main angka rapor, melihat panitia acara kampus ambil fee, melihat pejabat lokal yang kaya mendadak dianggap wajar?
Namun justru karena itu, kita harus menjadi suara yang berbeda. Seperti kata Antonio Gramsci (1971), “Pessimism of the intellect, optimism of the will”, boleh pesimis pada kondisi, tapi harus optimis pada aksi.
Korupsi Bukan Takdir: Apa yang Orang Muda Bisa Lakukan?
Perubahan tidak dimulai dari gedung KPK, tetapi dari pilihan yang kita ambil ketika tidak ada yang melihat. Orang muda bisa:
- Berani menolak normalisasi korupsi kecil
Tak ada “uang rokok”, tak ada “jalur cepat”, tak ada kompromi pada prinsip. - Mendorong transparansi di ruang-ruang yang kita kuasai
OSIS, BEM, komunitas, panitia acara. Semua harus punya laporan terbuka. - Menggunakan teknologi untuk kontrol publik
Crowdsourcing, whistleblowing system, open data, oversight from below. - Mengubah percakapan dan narasi
Dari semua orang begitu menjadi gue pilih nggak begitu. - Membaca dan memahami korupsi sebagai isu HAM
Bahwa korupsi mencuri masa depan kita, persis masa depan yang sedang kita bangun.
Korupsi tumbuh dari kompromi, tapi perlawanan pun tumbuh dari konsistensi. Korupsi mungkin kuat, berlapis, dan melekat dalam struktur. Tapi ia tidak kebal terhadap satu hal keberanian untuk berkata tidak dan mengajak orang lain ikut berkata tidak.
Karena Kita Tidak Hidup di Video Game
Dalam video game, cheat codes membuat karakter kita naik level lebih cepat, tidak ada yang dirugikan. Tapi di dunia nyata, setiap lintasan jalan pintas selalu dibayar oleh orang lain adalah hak yang tidak tersampaikan, layanan yang tidak diberikan, nyawa yang mungkin tidak terselamatkan.
Korupsi adalah cheat code yang hanya memberi kemenangan palsu pada segelintir, sembari menutup kesempatan jutaan lainnya. Dan ketika kesempatan dirampas, masa depan bangsa ikut dicurangi.
Hari Anti Korupsi Sedunia bukan hanya pengingat bahwa korupsi itu salah. Ia adalah alarm keras bahwa jika kita diam, ketidakadilan akan menjadi normal. Tugas kita, orang muda, bukan hanya untuk bermimpi tentang masa depan yang adil, tetapi membangunnya dengan cara yang adil.
Tidak ada cheat codes dalam hidup yang benar. Karena hidup yang benar tidak butuh kecurangan untuk menang. Dan kalau ada yang bilang, “Di Indonesia mana bisa idealis?”, jawab saja:
Kalau idealisme mati, masa depan juga ikut dikubur.
