Di tengah realita angka pengangguran terbuka yang masih tinggi dengan angka sekitar 7,28 juta orang dan angka setengah penganggur berada pada angka 11,67 Juta per Februari 2025 menurut BPS, pemerintah justru membiarkan kursi-kursi strategis diisi oleh elite yang merangkap jabatan. Praktik ini tidak hanya menuai pertanyaan etis, tapi juga membuka diskusi lebih dalam soal tata kelola, konflik kepentingan, dan meritokrasi yang selama ini cuma jadi jargon kampanye.
Situasi Genting Hari Ini
Perlu kita refleksikan bersama bahwa generasi muda sedang berada pada krisis dalam mencari pekerjaan, bahkan bukan hanya krisis mencari pekerjaan, melainkan juga krisis mencari magang yang kini membutuhkan kualifikasi yang terbilang tinggi. Selain itu pada kalangan mahasiswa ilmu sosial atau beberapa ilmu lainnya saya melihat fenomena yang terjadi pada beberapa teman saya (termasuk saya sendiri), dimana mereka mencoba untuk mendalami skill baru seperti desain, marketing, copywriting hingga hal hal yang berkaitan dengan IT. Fenomena tersebut juga sejalan dengan banyaknya platform platform pengembang skill seperti Myskill hingga RevoU. Hal ini menunjukan adanya mismatch antara pendidikan dengan kebutuhan industri, meskipun perlu dipahami juga bahwa alasan seorang individu berkuliah tentu bukan untuk mendapatkan pekerjaan, namun hal ini tetap perlu direfleksikan karena lulusan universitas menghasilkan angka pengangguran yang cukup tinggi.
Bahkan kini, magang menjadi suatu mata uang yang sangat berharga bagi mahasiswa, hal ini terjadi karena maraknya informasi yang beredar menjelaskan urgensi pentingnya pengalaman magang untuk mendapatkan kerja, sayangnya hal ini membentuk suatu iklim bagi mahasiswa yang berlomba-lomba demi mendapatkan magang, yang sayangnya tidak diwadahi dengan baik. Proses rekrutmen magang yang berdarah-darah menunjukan sesuatu hal yang salah dengan sistem yang ada, sebab tujuan fundamental dari magang itu sendiri adalah untuk mencari pengalaman bukan untuk mencari kandidat terbaik yang disertai skill mumpuni dengan cara yang murah
Hal tersebut juga diperburuk dengan banyaknya fenomena magang unpaid yang seringkali menuntut mahasiswa untuk bekerja keras hingga overwork tanpa menghasilkan portofolio yang berarti. Hal ini sebenarnya merupakan indikasi mendasar bahwa sangat sulit untuk mendapatkan pekerjaan di Indonesia dengan menggunakan basis meritokrasi. Hal ini sebenarnya sesuai dengan teori educational inflation yang menyebutkan bahwa Dalam masyarakat modern, makin banyak orang punya ijazah/sertifikasi, tapi pasar kerja nggak bertambah sesuai kebutuhan . Akhirnya, kualifikasi makin naik untuk pekerjaan yang sama. Bahkan sekarang magang aja jadi butuh skill tertentu yang dulu cuma diminta pada posisi kerja tetap.
Hal tersebut sebenarnya merupakan indikasi pasar kerja Indonesia dimana pasar kerja gagal untuk menyerap angkatan kerja yang berasal dari Universitas pada beberapa aspek. Hal ini juga dijelaskan dan digambarkan melalui data BPS yang menyebutkan bahwa 1 Juta sarjana menganggur. Hal ini juga sejalan dengan data CELIOS bahwa proporsi pekerja yang menerima upah di bawah UMR meningkat tajam dari 63% pada 2021 menjadi 84% pada 2024. Artinya bekerja atau keluar dari parameter menganggur BPS bukan berarti sejahtera, bisa saja underpaid, overworked, hingga tidak memiliki perlindungan pekerja yang memadai
Sayangnya hal tersebut menimbulkan paradoks tersendiri ketika di sisi yang lain pemerintah, dibawah rezim Prabowo GIbran seringkali memberikan kesempatan bagi anggota kabinet untuk mengisi posisi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tentu memberikan insentif secara ekonomi dan politis. Berdasarkan informasi aktual yang beredar di masyarakat setidaknya terdapat 30 Wakil Menteri yang merangkap sebagai komisaris BUMN. Hal ini merupakan sebuah paradoks yang memilukan, sebab ketika masyarakat kecil bahkan mahasiswa merasakan kesulitan untuk mendapatkan kerja, elit elit politik justru pestapora sembari memegang jabatan ganda yang rasa rasanya jauh dari kata efektif dan efisien. Dalam berbagai literatur yang membahas terkait good governance hal tersebut tidak pernah disarankan bahkan cenderung diharamkan
Conflict of Interest Praktik Rangkap Jabatan
Dalam kerangka good governance, praktik rangkap jabatan yang dilakukan oleh beberapa wakil menteri menteri dan komisaris BUMN dapat dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap prinsip good governance karena adanya conflict of interest. Posisi komisaris BUMN sekaligus Wakil Menteri dikhawatirkan dapat melahirkan kebijakan bias yang hanya menguntungkan perseorangan atau suatu kelompok sosial. Dalam teori yang dikemukakan oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD, 2003), konflik kepentingan adalah situasi di mana pejabat publik memiliki kepentingan pribadi yang dapat memengaruhi netralitas dan integritas dalam pengambilan keputusan. Praktik ini dinilai dapat merusak kepercayaan publik terhadap lembaga negara karena menciptakan ketidakseimbangan dalam proses kebijakan serta melemahkan mekanisme pengawasan.
Dari perspektif etika administrasi publik, dalam teori yang dikemukakan oleh Terry L. Cooper (2006), pejabat publik wajib menjunjung tinggi nilai-nilai integritas, akuntabilitas, dan transparansi. Ketika seorang pejabat eksekutif juga mengemban peran sebagai komisaris di BUMN, maka posisi tersebut secara etis dianggap bermasalah karena memusatkan kekuasaan pada satu individu serta mengaburkan batas antara fungsi pengawasan dan fungsi operasional. Hal ini juga bertentangan dengan prinsip checks and balances dalam sistem demokrasi administratif, yang semestinya menjaga agar tidak terjadi dominasi kekuasaan oleh aktor tunggal.
Dalam konteks Indonesia, praktik ini bertentangan dengan semangat Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, khususnya Pasal 17 huruf a dan b, yang secara eksplisit melarang pejabat publik merangkap jabatan pada lembaga lain yang memiliki potensi konflik kepentingan. Namun lemahnya penegakan regulasi membuat praktik ini terus berlangsung dan justru dinormalisasi. Selain itu saya juga setuju dengan respon dari ICW yang menyebutkan bahwa hal menggambarkan bahwa pemberantasan korupsi seharusnya lebih dari sekadar membahas kebocoran anggaran atau memenjarakan pejabat korup. Hal ini membutuhkan pembangunan ekosistem tata kelola yang mengutamakan pencegahan, dan salah satu langkah paling mendasar adalah menghindari penunjukan yang menimbulkan konflik kepentingan.
Dimana Anak Muda Kita?
Pada akhirnya, praktik rangkap jabatan di tubuh pemerintahan bukan sekadar isu administratif, tapi cermin dari arah tata kelola negara ini ke depan. Ketika elite leluasa duduk di banyak kursi, sementara jutaan anak muda bahkan kesulitan cari kerja bahkan sekedar mencari magang, maka yang sedang kita hadapi bukan sekadar ketimpangan, tapi krisis keadilan dalam akses terhadap kesempatan. Pemerintah yang ideal seharusnya bukan hanya membuka lapangan kerja, tapi juga memastikan bahwa sistem yang membentuk pasar kerja itu berjalan secara adil dan akuntabel. Menghindari rangkap jabatan bukan cuma soal hukum, tapi soal komitmen moral terhadap etika publik. Kita nggak bisa terus bicara soal meritokrasi, efisiensi, dan good governance kalau yang ditampilkan justru praktik yang sebaliknya.
Mungkin ini saatnya kita bertanya lebih dalam: siapa sebenarnya yang sedang bekerja keras di negeri ini rakyat, atau pejabatnya?
